Logo Desa Sendang Kulon

Desa Sendang Kulon

Portal Layanan Terpadu Desa

Peraturan Desa No. 1/2025

Jenis: Peraturan Desa

Nomor: 1 Tahun 2025

Tanggal: 15 Januari 2025

Status: Berlaku

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025. Mengatur alokasi dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Download PDF

Peraturan Desa No. 2/2025

Jenis: Peraturan Desa

Nomor: 2 Tahun 2025

Tanggal: 20 Februari 2025

Status: Berlaku

Tentang Tata Cara Perizinan Mendirikan Bangunan di Wilayah Desa Sendang Kulon. Mengatur persyaratan dan prosedur pengurusan IMB.

Download PDF

Peraturan Desa No. 3/2025

Jenis: Peraturan Desa

Nomor: 3 Tahun 2025

Tanggal: 10 Maret 2025

Status: Berlaku

Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Mengatur perlindungan sumber daya alam dan pengelolaan sampah desa.

Download PDF

Peraturan Desa No. 4/2025

Jenis: Peraturan Desa

Nomor: 4 Tahun 2025

Tanggal: 5 April 2025

Status: Berlaku

Tentang Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mengatur bantuan dan pembinaan bagi pelaku UMKM desa.

Download PDF

Peraturan Desa No. 5/2025

Jenis: Peraturan Desa

Nomor: 5 Tahun 2025

Tanggal: 15 Mei 2025

Status: Berlaku

Tentang Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa. Mengatur standar pelayanan dan prosedur administrasi desa.

Download PDF

Peraturan Desa No. 6/2025

Jenis: Peraturan Desa

Nomor: 6 Tahun 2025

Tanggal: 20 Juni 2025

Status: Berlaku

Tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Mengatur sistem keamanan lingkungan dan pencegahan konflik.

Download PDF

Arsip Dokumen Regulasi

No. Nama Peraturan Nomor Tahun Status Aksi
1 APBDes 2025 1/2025 2025 Berlaku Download
2 Peraturan IMB 2/2025 2025 Berlaku Download
3 Peraturan Lingkungan 3/2025 2025 Berlaku Download
4 Peraturan UMKM 4/2025 2025 Berlaku Download
5 Peraturan Pelayanan 5/2025 2025 Berlaku Download
6 Peraturan Keamanan 6/2025 2025 Berlaku Download
7 Peraturan RT/RW 8/2024 2024 Berlaku Download
8 Peraturan Retribusi 7/2024 2024 Berlaku Download

Hierarki Peraturan

1. Undang-Undang Dasar 1945

Hukum dasar tertinggi negara Republik Indonesia

2. Undang-Undang (UU)

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden

3. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU

4. Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan yang dibuat oleh Presiden

5. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten

6. Peraturan Desa (Perdes)

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa